Pungutan Liar Pembuatan Dokumen Kependudukan, Dibongkar Polres Malang..!

- 28 Mei 2024, 17:32 WIB
Penangkapan keduanya itu merupakan hasil dari operasi tangkap tangan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli) pada (10/5/2024)
Penangkapan keduanya itu merupakan hasil dari operasi tangkap tangan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli) pada (10/5/2024) /Dk/MALANGRAYA.CO

MALANGRAYA.CO – Tim dari Kepolisian Resor Malang di bawah naungan Polda Jawa Timur berhasil mengungkap praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi dalam proses pengurusan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Malang. Terdapat indikasi pemungutan uang secara tidak resmi dari para pemohon yang sedang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Wakil Kepala Polres Malang, Komisaris Polisi Imam Mustolih, menginformasikan bahwa telah diamankan dua orang terduga pelaku pungli, yaitu DKO (37 tahun) dari Kelurahan Penarukan, Kepanjen, dan W (57 tahun) yang berasal dari Desa Sidodadi, Lawang, Kabupaten Malang.

Penangkapan keduanya itu merupakan hasil dari operasi tangkap tangan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli) pada (10/5/2024).

DKO tercatat sebagai pegawai tidak tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang bertugas sebagai administrator database atau operator sistem informasi kependudukan.

"Pelaku DKO ini kapasitasnya sebagai administrator database atau operator sistem informasi administrasi kependudukan, sementara W ini statusnya sebagai calo,” ungkap Kompol Imam Mustolih dalam konferensi pers di Polres Malang, pada Senin (27/5/2024).

Sementara itu, W berperan sebagai perantara atau calo yang memfasilitasi pemohon dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Dalam konferensi pers diadakan di Polres Malang pada Senin, (27/5/2024)kemarin, Kompol Imam Mustolih menjelaskan, kasus ini terungkap atas laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik pungli saat mendapatkan KTP di Desa Sukodadi, Kecamatan Lawang.

Seorang warga sempat diminta membayar sejumlah Rp 150 ribu untuk proses pembuatan KTP yang dijanjikan akan berlangsung secara instan dan tanpa perlu hadir secara fisik.

Menyadari bahwa seharusnya tidak ada biaya tambahan dalam pengurusan KTP, warga melapor kepada tim Saber Pungli Kabupaten Malang.

Halaman:

Editor: Dodik Fajar Iswahyudi

Sumber: u-hmsresma


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah