Oknum KPU Kabupaten Malang dan Caleg DPR RI Dilaporkan ke Polda Jatim Dugaan Perkara Gratifikasi

- 14 Juni 2024, 22:29 WIB
ilustrasi
ilustrasi /Dk/MALANGRAYA.CO

MALANGRAYA.CO - Oknum Komisioner KPU Kabupaten Malang diduga bermain mata dengan salah satu caleg DPR RI pada ajang Pileg 2024 lalu. Misinya, tidak hanya meng-create langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memenangkan si-caleg itu. Tetapi juga mengamankan suara yang diperoleh. Sehingga ada indikasi praktik kecurangan pada Pileg 2024 di daerah pemilihan (dapil) Jatim V Malang Raya.

Dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan oknum petinggi KPU dan caleg DPR RI tersebut bahkan dilaporkan ke Polda Jawa Timur pada 24 Maret 2024 atau satu bulan sepuluh hari paska Pemilu berlangsung.

Pengaduan dilakukan Bakti Riza Hidayat, tim kuasa hukum pelapor ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur.

Dokumen perihal dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi suap penyelenggara negara yang dilakukan oleh oknum Komisioner KPU Kabupaten Malang pada tahun 2024 itu diterima oleh Briptu Dicki Dharmawan SH.

Bakti menjelaskan, sebelum melaporkan, timnya telah melakukan investigasi panjang. Hasilnya, dugaan pemufakatan jahat oleh AS dan salah satu caleg DPR RI berinisia AA telah dilakukan sejak tahun 2022. Artinya, jauh sebelum Pemilu Legislatif bergulir.

"Dari dokumen investigasi yang kami peroleh, AS mengajukan RAB sebanyak Rp 1,8 miliar untuk meng-create dan mengamankan suara AA. Dari angka itu, Rp 900 juta dialokasikan untuk serangan fajar diberbagai kecamatan di Kabupaten Malang, tiga di antaranya Kromengan, Pakis dan Bululawang,” jelasnya, saat dikonfirmasi awak media pada Jum’at (14/6/2024).

Agar skenario berjalan mulus, AS juga membuat grup WA (WhatsApp) bernama Siber Grop. Grup ini berfungsi untuk melakukan koordinasi dan instruksi dalam pengamanan suara AA.

Beberapa kali AS juga melakukan pertemuan darat dengan AA, baik di Kabupaten Malang maupun di Jakarta. Selama pekerjaan berlangsung, AA juga memfasilitasi AS dengan akomodasi, laptop, dan HP.

"Dari pendalaman data oleh tim kami, komunikasi antara AS dengan AA terjadi sangat masif sampai Pemilu usai. Ada sekitar 28 petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dan beberapa sekretaris desa (sekdes) yang dilibatkan dalam operasi ini. Mereka adalah orang-orang yang ada dalam Siber Grop,” kata dia. "PPK, PPS, KPPS serta sekdes itu direkrut secara khusus untuk mengamankan AA," sambungnya.

Halaman:

Editor: Dodik Fajar Iswahyudi

Sumber: Advokat Kab Malang


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Berita Pilgub