Revolusi Infrastruktur..! DPUPRPKP Kota Malang Pecahkan Rekor, Penyelesaian PBG dan SLF Cetak Sejarah Baru

- 10 Juli 2024, 14:14 WIB
Penjabat Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, menegaskan, hingga saat ini, tercatat hanya tersisa 1.128 permohonan yang masih dalam proses antrean
Penjabat Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, menegaskan, hingga saat ini, tercatat hanya tersisa 1.128 permohonan yang masih dalam proses antrean /Dk/MALANGRAYA.CO

MALANGRAY.CO – Kota Malang telah mencatatkan kemajuan signifikan dalam percepatan program Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Dalam kurun waktu 22 hari kerja, Dinas Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang berhasil menuntaskan 3.049 register dari total 6.680 permohonan yang diajukan.

Penjabat Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, menegaskan, hingga saat ini, tercatat hanya tersisa 1.128 permohonan yang masih dalam proses antrean.

"Capaian ini merupakan langkah luar biasa dalam upaya memajukan infrastruktur di Kota Malang. Program percepatan PBG-SLF ini sangat penting untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat.” tegas, Wahyu Hidayat, pada, Senin (9/7/2024) kemarin.

Program ini terinspirasi dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui program Ngombe (Ngobrol Mbois Ilakes), dimana pemerintah daerah berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan masukan dan pertanyaan mereka.

"Dari sini, kami mendapat banyak masukan mengenai lamanya proses PBG dan SLF, yang kemudian kami tindaklanjuti dengan cepat,” ujar Wahyu.

Secara terpisah, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso ST MT, mengungkapkan, bahwa banyaknya pengajuan Permohonan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang menumpuk sempat menjadi perhatiannya saat menjabat sebagai Plt DPUPRPKP Kota Malang.

"Pengajuan PBG dan SLF yang menumpuk sempat menjadi perhatian khusus kami. Namun, dengan upaya yang dilakukan, kami berhasil menyelesaikan masalah tersebut secara bertahap dengan cepat.” ungkap, Erik.

Erik menambahkan bahwa penumpukan berkas PBG beberapa tahun ini dianggap sebagai Status Darurat PBG. Untuk mengatasinya, dilakukan analisis mendalam dan simulasi yang diarahkan oleh Pj. Walikota Malang.

"Untuk mengatasi hal ini, dilakukan analisis mendalam hingga simulasi dengan arahan dari Bapak Pj Walikota Malang,” imbuhnya.

Halaman:

Editor: Dodik Fajar Iswahyudi

Sumber: Pemkot Malang DPUPRPKP-CIPTA KARYA Kota Malang


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Berita Pilgub