Pemilu Legislatif 2024: MK Kabulkan 44 Sengketa dan Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di 20 Daerah!

- 16 Juni 2024, 17:43 WIB
Ilustrasi: KPU RI Bersiap, 20 Daerah Hadapi Pemungutan Suara Ulang atas Perintah MK
Ilustrasi: KPU RI Bersiap, 20 Daerah Hadapi Pemungutan Suara Ulang atas Perintah MK /Antara/

MALANGRAYA.CO - Pasca penyelidikan yang mendalam terhadap 297 permohonan sengketa hasil Pemilihan Umum Legislatif, Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil langkah tegas dengan mengabulkan 44 sengketa.

Keputusan ini mengemuka dari hasil sidang yang digelar pada tanggal 6, 7, dan 10 Juni 2024, menandai peristiwa baru dalam sejarah demokrasi Indonesia. MK memerintahkan pemungutan suara ulang di 20 wilayah, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, khususnya dalam skala satu daerah pemilihan, satu provinsi.

Dua figur berpengaruh, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie dan Hamdan Zoelva, memberikan pandangan mereka terhadap dinamika terkini ini. Jimly menegaskan bahwa keputusan MK harus dihormati sebagai puncak dari sistem hukum negara.

"Gak usah diperdebatkan omongan orang-orang yang sok tahu. Putusan MK itu ada pertimbangan-pertimbangannya, dibaca saja," ujar Jimly. Beliau juga mengingatkan bahwa negara ini bukan milik perorangan, melainkan milik bersama yang diatur oleh sistem hukum yang telah disepakati.

Baca Juga: Dugaan Gratifikasi dan Pemufakatan Jahat Pileg 2024 Terungkap, KPU Kabupaten Malang dan Caleg DPR RI Terlibat

Hamdan Zoelva menggarisbawahi bahwa kejadian ini merupakan kali pertama di Indonesia, di mana seorang bakal calon diberi legal standing untuk sengketa pemilu. Hal ini menunjukkan perkembangan dalam praktik demokrasi dan hukum di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu, kini menghadapi tantangan untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) sesuai dengan perintah MK.

Anggota KPU RI Idham Holik mengungkapkan bahwa jadwal PSU masih dalam proses legalisasi dokumen kebijakan. "Saat ini sedang dipersiapkan untuk legalisasi dokumen kebijakan," kata Idham.

Kesiapan KPU dalam menghadapi PSU menjadi sorotan, mengingat jumlah sengketa yang lebih banyak dibandingkan dengan Pemilu 2019. KPU telah mengadakan koordinasi selama tiga hari untuk persiapan tindak lanjut Putusan MK.

Baca Juga: Ngga Nyoblos, Ngga Mbois Jes..! KPU Kota Malang Resmi Membuka Tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2024

Halaman:

Editor: Yudhista AP

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Berita Pilgub