Revolusi PPDB Sistem Zonasi: Akankah Mengakhiri Era Sekolah Elite?

- 10 Juli 2024, 01:44 WIB
PPDB 2024/2025: Akhir dari Kecurangan dan Awal Kesetaraan Pendidikan
PPDB 2024/2025: Akhir dari Kecurangan dan Awal Kesetaraan Pendidikan /

MALANGRAYA.CO - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu momen krusial yang menentukan arah masa depan pendidikan Indonesia. Berdasarkan studi terbaru oleh Pusat Studi Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (PSKP-BSKA) pada tahun 2023, terungkap bahwa sejak tahun 2017, PPDB tidak hanya mengalami perubahan dalam metode penerimaannya, tetapi juga paradigma yang berorientasi pada pembukaan akses pendidikan berbasis hak warga negara.

Praptono, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen Paud Dikdasmen) Kemendikbudristek, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI, menegaskan bahwa PPDB sistem zonasi telah menjadi katalis untuk pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

Kebijakan ini berhasil mengubah preferensi masyarakat terhadap sekolah-sekolah elite dan meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua kelompok masyarakat, serta mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah.

"Meskipun PPDB ini penuh dengan dinamika, masih ada kelemahan dan kekurangan," ujar Praptono, menambahkan bahwa banyak daerah telah mulai mengimplementasikan PPDB sesuai dengan paradigma dan aturan baru, serta terus berinovasi dan merefleksikan untuk menemukan formula yang sesuai dengan konteks daerah masing-masing.

Baca Juga: PPDB SMP Kota Malang Jalur Zonasi Diserbu! Peruntungan Terakhir Masuk Sekolah Negeri

Menyambut pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025, telah dilakukan evaluasi dan penguatan perencanaan, yang mencakup penetapan wilayah zonasi, penentuan persentase daya tampung setiap jalur PPDB, penyusunan petunjuk teknis PPDB di level pemerintah daerah, pembentukan panitia, aplikasi PPDB online, hingga sosialisasi terkait pelaksanaan PPDB.

"Pada saat kami lihat kesiapan regulasi dan sistem PPDB, seluruh pemda, artinya 100 persen, sudah menerbitkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan PPDB," terang Praptono.

Anggota Komisi X DPR RI, Lisda Hendrajoni, mengungkapkan bahwa kecurangan dalam PPDB dapat diatasi dengan pemerataan kualitas sekolah-sekolah di Indonesia. Menurutnya, kualitas sekolah yang tidak merata mendorong beberapa orang tua untuk melakukan kecurangan demi memastikan anak-anak mereka diterima di sekolah berkualitas.

Lisda menekankan pentingnya pemerintah untuk mengutamakan pembenahan infrastruktur sekolah sebelum menyelenggarakan PPDB dengan sistem zonasi, sebagai respons terhadap temuan "siswa titipan" dan pemalsuan data dalam PPDB yang terungkap dalam investigasi media.

Baca Juga: Sertifikat Prestasi Non Akademik Seperti Apa yang Mendapatkan Poin dalam PPDB?

Halaman:

Editor: Yudhista AP

Sumber: Antara


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Berita Pilgub