Network
MALANGRAYA.CO – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengisyaratkan akan memberlakukan pembatasan pembelian LPG 3 kg mulai Juni 2024. Tidak hanya LPG, pembatasan juga berlaku untuk pembelian BBM jenis Pertalite karena ketegangan global.
“Revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) mungkin rampung Juni 2024, dan salah satu yang diatur adalah pembatasan pembelian LPG 3 kg dam Pertalite,” terang Menteri ESDM, Arifin Tasrif.
Ia melanjutkan, aturan tersebut dibuat sebagai langkah antisipasi beban subsidi energi karena kenaikan minyak mentah dunia imbas ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Menurut dia, upaya paling mendesak di tengah dampak perang Iran dan Israel adalah mengendalikan penyaluran BBM subsidi.
“Sebenarnya Perpres No. 191 itu memang untuk mengalokasikan kepada yang berhak mendapatkan subsidi, dan itu dulu yang perlu diterapkan,” sambung Arifin.
“Apabila tidak dilakukan penataan yang baik, kondisi harga minyak dunia yang saat ini naik akan menjadi beban bagi APBN. Setiap kenaikan 1 dolar AS minyak mentah menambah beban APBN sebesar Rp4 triliun,” lanjut dia.
Arifin mengatakan, revisi Perpres No. 191 tahun 2014 ditargetkan selesai pada Juni 2014, sambil memantau kondisi ketegangan di Timur Tengah dan pelemahan nilai tukar mata uang rupiah. Pasalnya, kondisi geopolitik saat ini sangat serius, logistik mahal dan harga minyak dunia terkerek naik.
Meski demikian, di tengah konflik antara Iran dan Israel, Kementerian ESDM memastikan harga BBM, LPG, dan tarif listrik tidak akan naik, setidaknya hingga Juni 2024. Pemerintah akan memaksimalkan stok yang ada untuk menahan kenaikan harga BBM.
“Kita upayakan dengan stok yang ada. Sesudah Juni 2024 harus ada (evaluasi), kalau konflik ini tidak berkesudahan, kan harus ada langkah yang pas,” ujar Arifin.
Sekiranya konflik antara Iran dan Israel terus memanas dan berlangsung panjang, pemerintah akan mengupayakan mencari sumber pasokan baru yang tidak terdampak konflik, misalnya dari negara-negara Afrika. Beberapa negara Afrika yang ‘diincar’ antara lain Guyana dan Mozambik.***
