Network
MALANGRAYA.CO – Hunter Biden, anak Presiden AS, Joe Biden, didakwa atas sembilan tuduhan penggelapan pajak di California. Dakwaan baru yang diajukan Kamis, 7 Desember 2023, waktu setempat itu menyusul tuduhan terhadap Hunter terkait kepemilikan senjata api pada 2018 lalu.
Seperti diberitakan AP, tuduhan tersebut berpusat pada pajak senilai setidaknya 1,4 juta dolar AS (Rp21,7 miliar) yang harus dibayarkan Hunter antara 2016 hingga 2018, periode ketika ia mengakui sedang berjuang melawan kecanduan. Dalam sebuah pernyataan, penasihat khusus, David Weiss, mengatakan Hunter menghabiskan jutaan dolar AS untuk hidup mewah daripada membayar tagihan pajaknya.
Jika terbukti bersalah, Weiss melanjutkan, Hunter yang kini berusia 53 tahun bisa terancam hukuman maksimal 17 tahun penjara dan penyelidikan penasihat khusus tetap terbuka. Namun, pengacara Hunter, Abbe Lowell, menuduh Weiss ‘tunduk pada tekanan Partai Republik’ dalam kasus tersebut.
“Berdasarkan fakta dan hukum, jika nama belakang Hunter selain Biden, dakwaan di Delaware, dan sekarang California, tidak akan diajukan,” kata Lowell dalam sebuah pernyataan yang berapi-api.
Investigasi kriminal yang terpisah dan sudah berjalan lama terhadap Hunter diperkirakan akan berakhir dengan kesepakatan pembelaan. Dia akan mendapat masa percobaan dua tahun setelah mengaku bersalah atas tuduhan pelanggaran pajak dan menghindari tuntutan atas tuduhan kepemilikan senjata api.
Ketua Komite Pengawasan DPR AS, James Comer, R-Ky., memberikan pujian kepada dua penyelidik IRS yang bersaksi di depan Kongres AS bahwa Departemen Kehakiman telah salah menangani dan ‘memperlambat’ penyelidikan terhadap putra presiden. Namun, Departemen Kehakiman membantah tuduhan tersebut.
Pihak pembela memberi isyarat bahwa mereka berencana untuk melawan dakwaan baru, kemungkinan besar setidaknya sebagian mengandalkan ketentuan kekebalan dari kesepakatan pembelaan awal. Lowell mengatakan dia juga berencana untuk mendorong pencabutan tuduhan kepemilikan senjata, menyebutnya belum pernah terjadi sebelumnya dan inkonstitusional.
Dakwaan tersebut muncul ketika anggota Kongres AS dari Partai Republik melakukan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden, mengklaim bahwa dia terlibat dalam skema menjajakan pengaruh dengan putranya. DPR AS diperkirakan akan melakukan pemungutan suara pada minggu depan untuk mengesahkan penyelidikan tersebut secara resmi.***
