Network
MALANGRAYA.CO - Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mendesak pemerintah untuk merancang ulang undang-undang wajib militer yang akan mengharuskan kaum ultra-Ortodoks Yahudi untuk mengikuti dinas militer, mengingat kondisi perang yang berkepanjangan di Gaza membuat negara tersebut "tidak punya pilihan lain."
Dinas militer merupakan kewajiban bagi pria Yahudi, namun partai ultra-Ortodoks yang memiliki kekuatan politik berhasil memenangkan pengecualian untuk komunitas mereka agar pria dapat belajar penuh waktu di seminari agama.
"Torah telah melindungi Yudaisme selama 2.500 tahun; namun, tanpa eksistensi fisik, tidak ada eksistensi spiritual," ujar Gallant dalam konferensi pers Rabu malam.
Dia menambahkan bahwa dalam situasi keamanan saat ini, dengan perang di Gaza yang terkepung memasuki bulan kelima dan ketegangan meningkat di perbatasan utara dengan Hezbollah Lebanon, "setiap sektor negara perlu bekerja sama untuk melindungi rumah kita."
Gallant juga mengumumkan akan memperpanjang kebutuhan dinas wajib dan tugas cadangan untuk militer.
Menurut Hiddush, sebuah organisasi yang mempromosikan kesetaraan religius, ada sekitar 60.000 laki-laki ultra-Ortodoks yang berusia militer dan tidak mengikuti dinas. Israel telah memobilisasi sekitar 300.000 reservis sejak 7 Oktober.
Draf Undang-Undang Baru
Pada hari Senin, Mahkamah Agung Israel mulai mendengarkan argumen tentang draf baru undang-undang.
Gallant menekankan bahwa pengadilan Israel telah mendengarkan argumen mengenai draf undang-undang yang lebih setara selama lebih dari 25 tahun dan menekankan bahwa situasi keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel membutuhkan tindakan tegas dari pemerintah.
Pemerintah diharuskan untuk mengajukan undang-undang draf baru dalam beberapa bulan ke depan berdasarkan keputusan pengadilan tahun lalu. Partai ultra-Ortodoks, yang merupakan mitra koalisi utama dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berharap untuk melanjutkan sistem pengecualian.
Lawan, termasuk anggota kunci dari gerakan protes massal terhadap perombakan yudisial Netanyahu, mengatakan pengecualian tersebut tidak adil dan harus diakhiri.
