Network
MALANGRAYA.CO - Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini merilis data terbaru mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2024. Menurut data tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat mencapai 25,22 juta jiwa atau sekitar 9,03 persen dari total penduduk. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,33 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Plt Sekretaris Utama BPS, Imam Machdi, dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui kanal YouTube BPS, menjelaskan bahwa penurunan ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah.
"Berkurang sebanyak 0,68 juta orang, setelah sebelumnya sempat meningkat pada masa pandemi, tingkat kemiskinan terus menurun sejak Maret 2021," ujar Imam.
Imam juga menambahkan bahwa tingkat kemiskinan pada Maret 2024 ini sudah lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Hal ini tentunya menjadi kabar baik bagi Indonesia, mengingat peningkatan kemiskinan menjadi salah satu dampak buruk pandemi COVID-19.
Baca Juga: Angka Kemiskinan dan Stunting Di Kota Malang Rentan Naik Karena Inflasi, Pemkot Salurkan Bantuan
Meski demikian, Imam menegaskan bahwa tingkat kemiskinan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatra. Penurunan tingkat kemiskinan terbesar terjadi di Bali dan Nusa Tenggara, yaitu sebesar 0,57 persen, dari 13,29 persen menjadi 12,72 persen.
"Jika dibandingkan dengan kemiskinan nasional pada Maret 2024, maka terdapat sebanyak 20 provinsi yang mempunyai tingkat kemiskinan di atas angka nasional, sementara sisanya, 18 provinsi berada di bawah angka nasional," ujar Imam.
Buku Elektronik Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024 mencatat 10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi tiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Jatim mencatat adanya 3.982.690 penduduk miskin. Sementara itu, secara persentase, Papua Pegunungan memiliki persentase penduduk miskin tertinggi, yaitu 32,97 persen.
Meski angka kemiskinan menunjukkan penurunan, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk terus menekan angka kemiskinan, terutama di provinsi-provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas angka nasional. Ini termasuk perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. ***
