Network
MALANGRAYA.CO – Pemerintah Prancis akan mengakhiri pendanaan untuk sekolah menengah Islam terbesar di negara tersebut atas dasar kegagalan administratif dan praktik pengajaran etika agama yang ‘tidak sejalan dengan nilai-nilai negara’. Kelompok hak asasi manusia merespons keras, mengatakan itu adalah tekanan yang lebih luas terhadap umat Muslim.
Seperti diwartakan Reuters, sekolah swasta Averroes, sekolah menengah Muslim pertama yang dibuka di daratan Prancis pada 2003 di Lille, memiliki lebih dari 800 siswa dan telah terikat kontrak dengan negara sejak 2008. Siswa mengikuti kurikulum reguler Prancis dan juga ditawarkan kelas agama.
Dalam laporan Oktober lalu, Kantor Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan sekolah tersebut mengalami disfungsi administratif dan keuangan dan beberapa pengajaran tidak sejalan dengan nilai-nilai Republik Prancis. Namun, otoritas setempat menolak memberikan rincian lebih lanjut mengenai pemutusan kontrak tersebut.
Kepala Sekolah Averroes, Eric Dufour, mengatakan dia belum menerima pemberitahuan resmi dari Kantor Kementerian Dalam Negeri setempat. Namun, pihaknya sudah bersiap untuk menantang keputusan tersebut di pengadilan administratif.
“Dalam hal nilai-nilai republik, kami melakukan lebih dari sekolah lain. Tanpa pendanaan publik, sekolah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan anggaran. Kami harus melipatgandakan biaya hidup setiap keluarga, dan itu tidak mungkin dilakukan,” ujar dia.
Sebuah laporan inspeksi Kementerian Pendidikan Prancis pada 2020 lalu, yang ditinjau Reuters, mengatakan bahwa tidak ada hasil observasi yang memungkinkan (mereka) berpikir bahwa praktik pengajaran tidak menghormati nilai-nilai republik. Sayangnya, otoritas setempat enggan segera membalas permintaan komentar.
Sementara itu, Mohamed Daoudi, seorang wali murid, mengatakan alasan utama dia memilih Averroes untuk putranya yang berusia 12 tahun adalah output yang sangat baik. Dia dan orang tua lainnya merasa keputusan Kantor Kementerian Dalam Negeri setempat adalah sebuah ketidakadilan.
“Ini benar-benar perburuan penyihir. Ini adalah ketidakadilan yang digandakan dengan penghinaan. Itu merupakan bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap minoritas Muslim di Prancis. Kami melakukan segalanya sesuai aturan, dan kami masih direcoki,” tandas Daoudi, yang juga seorang direktur proyek di industri teknologi.
Banyak umat Islam merasa Prancis, rumah bagi populasi Muslim terbesar di Eropa, menjadi lebih bermusuhan terhadap mereka, terutama setelah pemerintah setempat mengalami serangkaian serangan jihad yang mematikan pada 2015 lalu. September kemarin, Kementerian Pendidikan Prancis telah melarang abaya, jubah longgar dan panjang perempuan Muslim, di sekolah-sekolah umum.***
