Network
MALANGRAYA.CO - Kabupaten Malang, sebuah wilayah yang terus berkembang, kini mengalami perubahan signifikan dalam sistem transportasi publiknya. Mikrolet, angkutan umum yang pernah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, kini semakin jarang menghiasi jalanan.
Data terbaru dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang mengungkapkan penurunan drastis jumlah mikrolet yang diperpanjang kartu pengawasannya pada tahun 2023, hanya 193 unit, berkurang dari 224 unit di tahun 2022.
Tri Hermantoro, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kabupaten Malang, mengungkapkan bahwa fenomena ini bukan pertanda jumlah mikrolet yang berkurang, melainkan menunjukkan keengganan pemilik dalam memperpanjang kartu pengawasan.
"Jadi sebetulnya jumlah angkutannya tidak menurun, tapi yang memperpanjang kartu pengawasan itu menurun setiap tahun," tutur Tri Hermantoro. Sebelum pandemi COVID-19, angka perpanjangan bisa mencapai lebih dari 400 unit, menandakan perubahan yang cukup drastis.
Baca Juga: Tarif Grab, Gojek, Maxim, dan Angkot Dari Stasiun Malang Ke Alun-alun Batu
Biaya retribusi yang tinggi dan pendapatan yang terus merosot akibat berkurangnya penumpang menjadi alasan utama pemilik mikrolet enggan memperpanjang kartu pengawasan. Persaingan dengan kendaraan pribadi, yang kini lebih mudah diperoleh dengan uang muka ringan, turut mempengaruhi penurunan jumlah penumpang mikrolet.
Abdul Jafar, sopir angkutan umum Jurusan Gondanglegi-Gadang, menggambarkan realitas pahit yang dihadapinya. "Kalau sekarang ini sepi, kadang ya ga dapat penumpang," ungkapnya.
Penghasilannya pun kini tidak menentu, jauh berkurang dari hari-hari sebelumnya ketika ia bisa mendapatkan lebih dari Rp100.000 per hari.
Balqis, warga Gondanglegi wetan, mencerminkan tren yang terjadi di masyarakat. Berpindah dari angkutan umum ke sepeda motor sejak tahun 2021, ia merasa kendaraan pribadi lebih praktis dan hemat waktu. "Kalau tidak ada kendaraan pribadi, mungkin masih memilih naik angkutan umum sampai sekarang," jelas Balqis.
