Network
/photo/2024/02/01/2279539107.png)
MALANGRAYA.CO-Gus Mudlor bupati Sidoarjo buka suara terkait pemeriksaan KPK beberapa waktu lalu, ia memberikan keterangan usai memimpin upacara hari ulang tahun (HUT) Kab Sidoarjo ke 165 di alun-alun. Bupati menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD) Sidoarjo, pada Rabu (31/1/2024).
Seorang pejabat di Pemkab Sidoarjo diduga melakukan korupsi dengan memotong dana jasa pungut pajak yang seharusnya menjadi hak pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.
Guna mengusut lebih lanjut dugaan kasus korupsi ini, KPK akan memanggil dan memeriksa Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor. Sementara itu, Bupati Ahmad Muhdlor hadir sebagai pemimpin upacara peringatan hari jadi Kabupaten Sidoarjo ke-165 di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo.
"Atas nama pribadi pemerintah kabupaten menghormati proses jalannya proses hukum yang ada, bupati beserta semua jajaran menghormati proses hukum yang berjalan dan kita dengan itu menyambut dengan tangan terbuka sebagai bentuk perbaikan," jelasnya.
Terkait hal ini Muhdlor menyerahkan kasus yang sedang terjadi di Pemkab Sidoarjo, sepenuhnya kepada KPK, agar diproses sebagaimana aturan hukum yang berlaku.
"Hukum dihormati dengan baik dan kami atas nama pribadi menyerahkan ini semua berproses sesuai dengan selayaknya," imbuhnya.
Pasca diberitakan bahwa ia akan dipanggil oleh KPK, Bupati Ahmad Muhdlor menjawab pertanyaan media dengan terbuka dan menyerahkan proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku.
Ia juga mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh KPK sebagai lembaga anti rasuah dengan komponen penegakan hukum yang dimilikinya. Yang mana diberitakan sebelumnya, KPK telah menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan beberapa yang ditangkap adalah aparatur sipil negara (ASN). KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang.
