Network
/photo/2024/06/27/1944144168.jpeg)
MALANGRAYA.CO - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melakukan penertiban terhadap banner dan baliho ilegal yang dinilai merusak pemandangan Kota Batu. Kegiatan ini juga menyasar banner promosi politik yang banyak bermunculan menjelang pemilihan kepala daerah, yang mana banyak di antaranya ternyata tidak memiliki izin resmi.
Meskipun demikian, terdapat beberapa banner yang telah memenuhi kriteria perizinan, seperti yang ditandai dengan stiker yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Contohnya adalah banner milik DPD PKS Kota Batu yang terletak di perempatan Jalan WR Supratman, yang menampilkan foto Ludi Tanarto, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Batu, beserta ucapan selamat Hari Raya Idul Adha.
Ludi Tanarto, saat dikonfirmasi, mengklarifikasi bahwa pemasangan banner itu merupakan inisiatif dari DPD PKS Kota Batu dan bukan atas nama pribadi.
"Kepatuhan terhadap peraturan merupakan hal yang sangat krusial dalam menunjang terciptanya tatanan dan estetika perkotaan. Kepatuhan ini tidak hanya menjadi suatu kewajiban, melainkan juga menjadi tanggung jawab kolektif kita semua," katanya pada Kamis, (27/6/2024) saat dikonfirmasi awak media.
Ia menekankan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam memelihara ketertiban dan keindahan kota.
"Sebagai anggota PKS, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya menyampaikan aturan-aturan, tetapi juga menunjukkan penerapannya dalam setiap perilaku kita, termasuk dalam hal pemasangan spanduk,” imbuhnya.
Pemkot Batu telah menyatakan akan menindak tegas pemasangan banner atau poster yang tidak sesuai dengan peraturan.
"Saat warga menyadari bahwa kita berkomitmen penuh terhadap kepatuhan pada regulasi, mereka akan merasakan apresiasi yang lebih besar dan terdorong untuk berpartisipasi dalam memelihara tatanan urban. Ini merupakan kewajiban kolektif kita. Ayo kita ambil inisiatif dengan memperbaiki diri sendiri dan menjadi contoh positif bagi sesama,” himbaunya.
Langkah ini diambil setelah rapat koordinasi antara beberapa dinas terkait, termasuk DPMPTSP, Satpol PP, dan Kesbangpol.
Tindakan ini dianggap krusial untuk menjamin kelancaran Pilwali Kota Batu 2024 tanpa mengorbankan estetika kota.
Abdul Rais, Kasatpol PP Kota Batu, menegaskan bahwa sesuai dengan peraturan wali kota, setiap atribut yang melanggar aturan akan segera dicopot. Penertiban akan difokuskan pada area jalan protokol dan dilakukan dengan tegas namun hati-hati.
"Langkah-langkah berlandaskan prinsip perlu dijalankan dengan tegas namun tetap dengan kehati-hatian. Oleh karena itu, sebagai pedoman, banner yang tidak dilengkapi stiker perizinan dapat dikonfirmasi sebagai banner yang tidak memiliki izin. Namun demikian, kami akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak berwenang yang menangani perizinan untuk memastikan bahwa semua ketentuan telah dipatuhi," terangnya baru-baru ini.
Badrut Thamam dari Bakesbangpol Kota Batu menambahkan bahwa pemasangan atribut politik diizinkan tanpa biaya selama mematuhi peraturan yang ada. Semua pihak wajib memperoleh izin untuk menjaga keindahan Kota Batu.
Tauchid Baswara, perwakilan DPMPTSP, menyampaikan bahwa semua bentuk reklame harus terdaftar melalui aplikasi SICANTIK.
"Setiap entitas yang ingin melakukan pemasangan banner di Kota Batu diwajibkan untuk memperoleh izin terlebih dahulu guna memastikan keindahan dan ketertiban kota dapat terjaga. Tim kami akan mengambil tindakan terhadap banner yang terpasang tanpa izin sesuai dengan peraturan yang berlaku,” timpal Tauchid.
Setelah proses perizinan, pemohon akan diberikan stiker sebagai bukti izin yang wajib ditempel pada banner. Pemohon diberi waktu hingga Senin, 24 Juli 2024, untuk menyelesaikan proses pendaftaran atau pelaporan pemasangan banner.
"Setelah proses perizinan tuntas dalam waktu 48 jam, pemohon akan diberikan stiker yang berfungsi sebagai tanda bukti izin yang wajib dilekatkan pada banner terkait. Kami mengharapkan semua pihak yang terlibat untuk melakukan pendaftaran atau melaporkan pemasangan banner paling lambat pada Senin, (24/6/2024).
Penertiban ini merupakan langkah konkret Pemkot Batu dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan dan menjaga keindahan serta ketertiban kota.(grs)***
