Jelang Pilkada 2024..! Petugas Pantarlih Kota Malang Gencarkan Pemutakhiran Data Pemilih

"Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk menyikapi berbagai masalah tersebut, sesuai dengan rekomendasi dari panitia pengawas kecamatan," terang Toyib.

Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang, menyatakan bahwa terdapat beberapa metode pengawasan yang diterapkan dalam proses coklit ini, mulai dari pengawasan melekat, pengawasan prosedur, hingga uji petik.

"Pada tujuh hari terakhir proses coklit, kami akan melakukan pengawasan ketertiban administrasi dalam pemutakhiran data pemilih," ungkapnya.

Bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU untuk memantau lokasi yang telah menyelesaikan coklit. Selanjutnya, pada 27 Juni, Pengawas Kelurahan atau Desa (PKD) akan melakukan uji petik di rumah-rumah warga yang telah dicoklit untuk memastikan keakuratan prosesnya.

Proses pemutakhiran data pemilih merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Sebagai contoh, pada Pemilu 2024 lalu, Bawaslu menemukan 8.345 penduduk ber-KTP Kota Malang yang tidak terdaftar dalam DPT.

"Kami menemukan bahwa warga tidak dimasukkan ke dalam DPT karena masalah administrasi kependudukan. Oleh karena itu, kami mengimbau agar proses coklit dilakukan secara door to door dan memastikan data yang digunakan sesuai dengan data kependudukan yang valid," tegas Hasbi.

Bawaslu, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilu, telah mengambil langkah proaktif untuk mengatasi masalah ini.

Koordinasi intensif bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sedang diupayakan guna memastikan bahwa data kependudukan dan DPT dapat disinkronisasi dengan baik.***