Network
MALANGRAYA.CO – Tim hukum Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendatangi Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 21 Maret 2024, untuk menggugat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tujuannya adalah untuk memastikan demokrasi yang adil dan bahwa ada banyak masalah yang perlu diperbaiki.
Anies menolak untuk mengakui kekalahan setelah hasil Pemilu 2024 diumumkan pada Rabu, 20 Maret 2024, dan timnya menuduh pemerintahan saat ini telah berusaha secara tidak adil untuk memengaruhi pesta demokrasi tersebut. Hasil resmi menunjukkan Prabowo Subianto menang dengan hampir 60 persen suara, diikuti Anies dengan 25 persen suara.
“Proses dan hasil sama-sama penting. Jika ada proses yang bermasalah, pasti ada hasil yang bermasalah. Dari aspek kebijakan, regulasi, hingga pelaksanaan (Pemilu) banyak permasalahannya dan kami ingin itu diperbaiki agar tidak terulang kembali,” ujar Anies dalam konferensi pers.
Timnas Anies mengeluhkan meluasnya alokasi bantuan sosial, seperti beras, pupuk, dan uang tunai, di daerah pemilihan utama, yang menurut mereka memengaruhi perolehan suara, meski pemerintah telah menolak hal itu. Mereka juga mengkritik keputusan Mahkamah Konstitusi tahun lalu yang mengubah peraturan Pemilu, memungkinkan putra Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo menjadi pendamping Prabowo.
Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu, Anwar Usman, adalah saudara ipar Jokowi. Ia lantas ditegur oleh panel etik, membuka tab baru karena sengaja mengizinkan ‘intervensi dari pihak eksternal’, yang tidak disebutkan namanya, tetapi ia diizinkan untuk tetap duduk di bangku cadangan.
Kedua kubu yang kalah menuduh proses Pemilu 2024 dirusak oleh meluasnya penyimpangan penghitungan suara. Tim Ganjar Pranowo juga diperkirakan akan mengajukan gugatan hukum. Menurut aturan, suatu kasus harus diajukan dalam waktu tiga hari setelah pengumuman hasilnya.
Sementara itu, menanggapi hasil Pemilu, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya, termasuk Jokowi, dan berjanji untuk menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat. Timnya menyatakan memiliki lebih dari 30 pengacara yang siap menghadapi tantangan hukum apa pun.***
