Network
MALANGRAYA.CO – Rencana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang untuk menerapkan sistem e-parking dengan pembayaran non tunai mendapatkan penolakan dari sebagian juru parkir (jukir). Bahkan, mereka masih belum sepakat dengan sistem gaji bulanan karena akan memunculkan kesenjangan di antara jukir.
Seorang jukir di kawasan Kayutangan, tepatnya di depan eks bioskop Merdeka, Yerman Kiawa, mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan sistem parkir non tunai. Pasalnya, belum semua jukir punya ponsel cerdas yang mendukung layanan tersebut.
“Menurut saya masih agak susah karena belum semua tukang parkir punya HP. Ambil contoh jukir yang sudah berusia tua, tidak semuanya pegang HP. Sementara ini, saya masih belum setuju,” ujar dia.
Baca Juga: Jukir Kota Malang Wajib Punya KTA, Langgar Aturan Bakal Dicabut!
Sementara itu, untuk masalah penggajian secara bulanan, menurut Yerman itu bakal menimbulkan masalah baru. Pasalnya, tidak semua area parkir memiliki jukir yang tetap. Apalagi jika kondisi sedang ramai, maka bisa ada 4 sampai 6 jukir yang bertugas di area yang sama.
“Misalnya yang terdaftar di Dishub ada dua orang, sedangkan nanti yang membantu parkir ada 4 orang tenaga serabutan, jadi total ada 6 orang, itu nanti bagaimana sistem gajinya,” sambung Yerman.
Masalah lainnya, lanjut Yerman, adalah tidak semua area parkir ramai. Ia sendiri mengaku bertugas di jam-jam yang tidak begitu ramai, yakni pagi sampai sore. Sementara itu, kawasan tersebut cenderung ramai pada sore sampai malam hari.
Di sisi lain, Dishub Kota Malang saat ini masih terus mematangkan parkir non tunai, yang menurut rencana akan diterapkan pertama kali di kawasan Kayutangan. Diharapkan, penerapan parkir non tunai bisa dilakukan pada awal November 2024 mendatang.
Baca Juga: Dampak Parkir Non Tunai di Kayutangan Malang, Jukir Bakal Digaji
